Cibinong | KBBNews.id – Senior Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor sekaligus mantan Sekretaris Gapensi Kabupaten Bogor, Yunathan Nugraha, memberikan tanggapan positif terkait pencalonan Hilal sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bogor periode 2026–2031.
Yunathan menilai bahwa figur yang memimpin organisasi sebesar Kadin tidak bisa sekadar coba-coba, melainkan harus sosok kader organisasi yang kapasitas dan kepemimpinannya sudah teruji.
“Memimpin organisasi setingkat Kadin bukan sekadar untuk coba-coba. Kadin adalah wadah berhimpunnya para pengusaha, dari perorangan hingga korporat, yang keberadaannya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1987. Perannya sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat pembangunan ekonomi,” ujar Yunathan saat diwawancarai Jurnal Bogor.
Soroti Positioning Kadin dan Isu Dominasi Konstruksi
Yunathan menggarisbawahi masalah positioning Kadin di tingkat daerah. Menurutnya, ada stigma bahwa Kadin daerah kerap didominasi oleh dunia konstruksi atau sekadar urusan proyek—bahkan porsinya bisa mencapai 70 persen di tingkat kota/kabupaten.
Hal ini, lanjut Yunathan, sering memicu keterbatasan dan membuat hubungan relasi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi kurang harmonis atau tidak ideal sesuai amanat undang-undang.
“Harusnya Kadin menjadi mitra strategis pemerintah. Segala kebijakan ekonomi daerah hendaknya dikolaborasikan bersama, minimal ada forum diskusi dan silaturahmi. Kelemahan positioning inilah yang harus diisi oleh Saudara Hilal,” jelasnya.
Puji Latar Belakang dan Kepemimpinan Hilal
Melihat rekam jejak dan deklarasi pencalonan Hilal, Yunathan menilai latar belakang Hilal sangat komprehensif. Berpendidikan S2 Manajemen, berpengalaman di perbankan nasional, hingga sukses mengelola bisnis jasa konstruksi keluarga secara berkelanjutan.
“Latar belakangnya cukup lengkap. Kepemimpinannya dalam manajemen dan leadership sudah teruji. Dalam deklarasinya, beliau juga menyampaikan gagasan yang sangat bijak: terbuka terhadap kebersamaan, mengajak bertarung bukan untuk bermusuhan, melainkan adu visi, misi, dan gagasan untuk bersanding menentukan yang terbaik,” papar Yunathan.
Ia juga menambahkan bahwa memimpin Gapensi di tengah kondisi ekonomi dan dinamika organisasi saat ini bukanlah tugas yang mudah, dan Hilal terbukti mampu melaluinya dengan baik.
Dorong Pembentukan Badan Investasi Daerah & Harmonisasi
Menanggapi pertanyaan mengenai langkah Kadin jika pemerintah daerah kurang sejalan, Yunathan menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya mendukung hasil musyawarah dan demokratisasi Kadin.
Untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi—seperti hambatan perizinan, masalah tanah, hingga hengkangnya investor ke daerah lain—Yunathan menyarankan agar Kadin ke depan mampu membangun terobosan baru.
“Ke depan, Kadin bisa membangun semacam Badan Investasi Daerah yang independen dan terbuka. Kadin bersama asosiasi profesional duduk bersama unsur pemerintah untuk menjaring investor dan memangkas biaya tinggi (high cost) dalam proses perizinan,” usulnya.
Mengakhiri wawancara, Yunathan menekankan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi. “Kadin adalah wadah resmi seluruh kegiatan ekonomi, termasuk UMKM yang terbukti tangguh saat krisis. Jadi harus ada harmonisasi dan kolaborasi. Tugas penguatan Kadin ke depan adalah membangun sinergi yang lebih baik demi pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Penulis : H. Setiawan
Editor : Arie Utama
Leave a comment